Komisi X DPR RI menanyakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sejauhmana kesiapan daerahnya memberlakukan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) di sekolah-sekolah.

            Pertanyaan itu diajukan anggota dari Fraksi Partai Golkar Oelfah A. Syahrullah Harmanto saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam serangkaian acara kunjungan kerja Komisi X DPR ke provinsi tersebut, Senin (20/12) yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (Fraksi Partai Demokrat).

            Oelfah mengatakan, Komisi X mendengar kurikulum muatan lokal ini akan diberlakukan di Kalteng mulai tahun 2011. Namun dia mendapatkan informasi, jika kurikulum Mulok ini diberlakukan tenaga pengajarnya masih kurang.

            Dia berharap, jika mulok ini betul-betul akan dimulai tahun 2011, Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dapat mempersiapkan tenaga pengajar terlebih dahulu, sehingga kurikulum ini dapat berjalan dengan baik.

            Oelfah menambahkan, seiring dengan dicanangkannya Program Kalteng ‘Harati’ (Kalteng Cerdas) oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang pada 3 Mei 2010, dia mengapresiasi program Harati lebih memperhatikan muatan lokal dalam pengembangan pendidikan di Kalteng.

Oelfah menyarankan agar unsur lokal dalam program Kalteng Harati benar-benar diperhatikan. Bahkan, kalau bisa, unsur lokal ini dimasukkan ke dalam kurikulum pengajaran sebagai muatan lokal.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Narang menambahkan, penerapan kurikulum muatan lokal ini perlu menjadi fokus perhatian, karena dalam kurikulum ini siswa akan diajarkan mata pelajaran daerah seperti bahasa, kebudayaan daerah, adat istiadat Suku Dayak, sejarah berdirinya serta tokoh, pelaku sejarah dan pejuang pembentukan Provinsi Kalteng.

“Dengan mengenal budaya, adat istiadat, tokoh dan sejarah daerahnya diharapkan siswa tersebut akan lebih mencintai daerahnya,” kata politisi daerah pemilihan Kalteng ini.

Kurikulum muatan lokal menurut surat keputusan Dirjen tahun 1987 adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada dilingkungan setempat. Materi pelajaran tersebut dimasuk-masukkan kedalam berbagai bidang studi.

Cara yang demikian ini dikenal dengan penyesuaian kurikulum yakni memberikan contoh atau perluasan pelajaran dengan materi yang ada dilingkungan sekolah dengan maksud agar konsep-konsep yang ada didalam bidang studi yang bersangkutan menjadi lebih kuat dikuasai oleh para peserta didik.

Dengan kata lain kurikulum muatan lokal adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi sebagai upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Guntur Talajan mengatakan, pengembangan program Kalteng Harati dengan unsur lokal memang menjadi fokus perhatian. Kebijakan Gubernur telah ditandatangani bahwa kurikulum muatan lokal pada 2011 masuk di SD, SMP, SMA/SMK, dan ditargetkan sampai Perguruan Tinggi.

Pihaknya, kata Guntur, akan terus berupaya mengusahakan agar tenaga pengajar untuk  kurikulum muatan lokal ini dapat terpenuhi. Sehingga, pengajaran kurikulum ini bagi siswa dapat berjalan dengan lancar. (tt)